Pangeran Miteb Akhirnya Setor US$1 M Agar Bebas

INILAHCOM, Riyadh - Pangeran Miteb bin Abdullah dibebaskan dari tempat tahanan eksklusif di Hotel Ritz-Carlton, pekan lalu, setelah bersedia membayar uang cukup besar dan mengaku melakukan korupsi.

Royal Central mengabarkan Jumat (1/12/2017), hal itu diungkap sebuah sumber yang tak disebut namanya. "Jumlah dana yang diserahkan ke Kerajaan bernilai US$1 miliar lebih," tutur sumber itu. "Selain itu, Miteb diminta juga memberikan pengakuan bahwa ia melakukan korupsi," lanjutnya.

Pangeran Miteb adalah salah satu dari 200 pangeran, pengusaha dan pejabat tinggi Saudi yang ditangkap dan dijebloskan ke Hotel Ritz-Carlton, Riyadh tiga pekan lalu. Belum disebutkan tindak korupsi apa yang dilakukan Pangeran Miteb, dan 200 orang pangeran lainnya.

Menurut Pangeran Mohammad bin Salman, yang melancarkan upaya pembersihan anti-korupsi itu, "95% dari mereka yang ditangkap bersedia mengembalikan simpanan dan kekayaannya, setelah kami tunjukkan data yang kami miliki," kata Pangeran Muhammad Salman.

Sementara itu, Business Insider mengabarkan, langkah privatisasi sejumlah perusahaan negara Arab Saudi tidak berjalan mulus. Program privatisasi bernilai total US$300 miliar yang dicanangkan Pangeran Muhammad Salman berlangsung lambat. Banyak yang menduga, karena investor asing masih menunggu kondisi politik dalam negeri Saudi. "Butuh waktu lebih lama karena banyak perusahaan tidak menyimpan neraca pembukuan secara detil, sehingga tidak sesuai dengan prasyarat privatisasi," kata seorang bankir Saudi.

Di antara perusahaan Saudi yang diswastakan antara lain, perusahaan penjernihan air minum Ras Al Khair bernilai US$7,2 miliar. Juga perusahaan listrik negara Saudi yang dijadwalkan jadi perusahaan swasta pada 2018, namun tetap belum ada peminat.

Demikian yang dialami penjualan 55 perusahaan unit pelayanan kesehatan di bawah Departemen Kesehatan Saudi, yang hanya mendapat satu penawaran dari sebuah perusahaan asing. "Arab Saudi hanya memiliki pengalaman minim, dibandingkan negara-negara tetangganya. Dan masih tidak memiliki kerangka peraturan yang memadai," tutur Raphaele Auberty, analis di perusahaan riset BMI untuk Timur Tengah dan Afrika.

Let's block ads! (Why?)