Pemerintah Myanmar Cekal Utusan Khusus PBB

INILAHCOM, Yangoon - Pemerintah Myanmar melarang kedatangan Yanghee Lee, utusan khusus PBB yang hendak mengusut adanya pelanggaran hak asasi manusia, pada Januari 2018.

Majalah TIME mengabarkan Kamis (21/12/2017) larangan itu baru diketahui Yanghee Lee setelah Myanmar beberapa kali mengingkari tenggat waktu yang diberikan PBB. Dan, ketika ditelepon, Pemerintah Myanmar menyampaikan berita buruk larangan tersebut.

"Saya mungkin orang terakhir yang membayangkan hal itu bakal terjadi. Terutama di saat Myanmar dikuasai oleh Liga Nasional Demokrasi, partai yang dikenal paling demokratis, menjunjung HAM dan menghormati UU. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya," kata Yanghee Lee.

Pemerintah Yangoon menjelaskan, larangan itu diterapkan secara permanen karena Yanghee Lee dianggap mengeluarkan pernyataan yang tidak jujur dan bias. Pada saat berkunjung ke Myanmar, Juli lalu, Yanghee Lee menuduh Pemerintahan Aung San Syu Kii bertindak seperti pemerintahan militer sebelumnya. Di antaranya membunuh warga minoritas Rohingya.

Kecaman Yanghee Lee pada sejumlah pejabat Myanmar terhadap Rohingya, mengundang protes dan kecaman dari warga Myanmar. Bahkan pendeta Wirathu menyebut pejabat tinggi PBB itu sebagai pelacur. Namun Yanghee Lee tidak gentar dan menuduh Pemerintah Myanmar tetap melakukan perlawanan, antara lain lewat sikap dua menterinya yang menolak untuk bertemu dengannya, saat berkunjung Juli silam.

Yanghee Lee menambahkan, Aung San Suu Kyi juga menganggap kritik PBB yang berisi tuduhan militer Myanmar melakukan perkosaan warga Rohingya, dijadikan masalah pribadi. "Dia tidak siap menerima kritik internasional, di luar kenyataan adanya pemusnahan etnis Rohingya," kata Phil Robertson, Wakil Direktur Pengawas HAM di Asia.

Belum jelas, bagaimana dampak penolakan kunjungan pejabat tinggi PBB itu bagi Myanmar. Apakah PBB akan memberikan sanksi ekonomi seperti pernah diterapkan kepada pemerintahan sebelumnya?

Let's block ads! (Why?)