Tiga Bom Meledak di Myanmar

INILAHCOM, Sittwe -- Tiga bom meledak di Sittwe, ibu kota Provinsi Rakhine, Myanmar, di tengah aksi kekerasan yang menimpa warga Muslim Rohingya yang berasal dari provinsi tersebu, demikian BBC melaporkan, Sabtu (24/2).

Seorang petugas polisi terluka akibat ledakan tersebut. Sejauh ini belum jelas siapa yang bertanggungjawab atas ledakan bom tersebut, kata polisi.

Kota Sittwe berjarak sekitar 100km dari lokasi aksi kekerasan yang menimpa warga Muslim Rohingya.

Salah-satu bom meledak di dekat rumah seorang pejabat setempat. Satu bom lainnya meledak di dekat kantor pengadilan dan gedung arsip.

Lebih dari setengah juta orang Muslim Rohingya, yang berasal dari wilayah Rakhine, melarikan diri menyusul aksi kekerasan yang disebut PBB sebagai upaya pembersihan etnis.

Sejumlah desa yang semula ditinggali warga Rohingya dibakar dan diantara mereka terbunuh saat pembalasan oleh warga Budha Myanmar setelah serangan gerilyawan Rohingya terhadap pos-pos polisi.

Namun pimpinan militer di Myanmar selalu mengatakan bahwa pihaknya memerangi kelompok militan dan menyangkal menargetkan warga sipil.

Bagaimanapun, ledakan bom ini terjadi setelah aparat kepolisian Myanmar menewaskan tujuh orang warga Rohingya yang tengah menggelar unjuk rasa, karena dianggap mencoba menguasai kantor pemerintah setempat.

Insiden ini menimbulkan kemarahan kelompok pemberontak etnis Rakhine yang berjanji akan melakukan balas dendam atas kematian para pemrotes, demikian dilaporkan kantor berita AFP.

Juru bicara kepolisian Myanmar, Kolonel Myo Thu Soe mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ada tiga bom yang belum meledak ditemukan di kota tersebut.

Sebagian besar warga Muslim Rohingya di Sittwe meninggalkan rumah mereka setelah terjadi aksi kekerasan berlatar agama pada 2012. Lebih dari 100.000 orang masih tinggal di kamp pengungsi di pinggiran Sittwe.

Sebelumnya, kelompok pegiat, Human Rights Watch, menyatakan pemerintah Myanmar dalam pekan-pekan ini membuldoser puluhan desa Rohingya yang sebelumnya terbakar.

Foto-foto satelit memperlihatkan semua bangunan fisik di kawasan tersebut, termasuk pepohonan, sudah menjadi rata dengan tanah.

Human Rights Watch, seperti dilaporkan kantor berita Reuters, menyatakan paling tidak 55 desa diratakan untuk menghilangkan bukti pelanggaran yang dilakukan pasukan saat mereka beroperasi di sejumlah desa. [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)