Sudan Membara

INILAHCOM, Khartoum--Sudan, negara yang terletak di timur laut benua Afrika, kini semakin kisruh menyusul ricuh di Masjid Khatim al-Mursaleen di Ibu Kota, Khartom.

Kericuhan berlangsung usai salat Jumat (11/1/2019) waktu setempat saat para jamaah memprotes ulama terkemuka Sudan, Abdul Hai Yousuf. Para jamaah memprotes lantaran Abdul Hai Yousuf kerap mendukung kebijakan pemerintah.

Ulama yang sempat menempuh pendidikan di Arab Saudi itu dianggap tak bersedia memimpin protes masyarakat terhadap Omar al-Bashir, presiden Sudan selama 30 tahun terakhir.

Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, seorang jemaah laki-laki terlihat berteriak kepada Yousuf, "Berdiri dan pimpin kami dari masjid ini."

Massa yang semakin beringas lantas terdengar meneriakkan yel, "Jatuhkan rezim ini."

Situasi semakin tak terkendali dan Abdul Hai Yousuf dilarikan ke luar masjid. Aparat kepolisian lantas menembakkan gas air mata kepada para jemaah masjid yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Selama tiga pekan terakhir, demonstrasi antipemerintah di Sudan telah menewaskan setidaknya 22 orang.

Para demonstran, yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan makanan, mendesak Presiden Bashir segera mengakhiri jabatannya.

Unjuk rasa dimulai sejak 19 Desember lalu, tak lama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga minyak dan roti.

Gelombang protes bereskalasi menjadi desakan agar Presiden Bashir mengundurkan diri. Bashir yang naik ke tampuk kepresidenan melalui kudeta tahun 1989 dinilai keliru mengelola perekonomian Sudan.

Selama 2018 harga sejumlah bahan pokok di Sudan naik dua kali lipat. Di saat yang sama, nilai mata uang negara itu anjlok.

Tiga perempat pendapatan Sudan dari sektor minyak lenyap setelah masyarakat kawasan selatan negara itu memutuskan memisahkan diri dan membentuk Republik Sudan Selatan tahun 2011.

Perekonomian Sudan selama 20 tahun terakhir juga tertekan akibat sanksi yang dijatuhkan AS.

Sanksi yang dicabut Oktober 2017 itu muncul karena AS menuduh Sudan mendukung kelompok teror.

Bagaimanapun, pada 10 Januari lalu, Bashir menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Merujuk konstitusi Sudan, masa kepemimpinan Bashir baru akan berakhir tahun 2020.

"Bagi mereka yang mendambakan kekuasaan, satu-satunya cara adalah melalui kotak suara serta pemilu yang adil dan bebas," kata Bashir dalam pidato resminya.

Rezim pemerintahan Bashir kerap dituding melanggar hak asasi manusia. Pada tahun 2009 dan 2010, Pengadilan Kriminal Internasional menuduhnya melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Saat itu, surat perintah penangkapan terhadap Bashir telah diterbitkan. [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)