Maduro Tolak Tuntutan Pemilu Baru di Venezuela

INILAHCOM, Caracas--Presiden Venezuela Nicolas Maduro menolak tuntutan internasional untuk mengadakan pemilihan baru, VOA melaporkan, Senin (28/1/2019).

Dalam wawancara dengan CNN Turki yang ditayangkan hari Minggu (27/1/2019), Maduro menolak ultimatum yang dilontarkan oleh sejumlah negara Eropa untuk mengadakan pemilihan dalam waktu delapan hari atau mereka akan mengakui pemimpin oposisi berusia 35 tahun, Juan Guaido, sebagai presiden.

"Mereka harus menarik ultimatum ini. Tidak ada yang bisa memberi kami ultimatum," kata Maduro dalam wawancara yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dari bahasa Spanyol.

Venezuel menghadapi krisis politik dan ekonomi yang parah sejak beberapa tahun lalu. Hari Rabu pekan lalu jutaan rakyat Venezuela turun ke jalan-jalan di Ibu Kota, Caracas. Para pengunjuk rasa melambaikan bendera dan meneriakkan "Mundurlah Maduro!"

Ini adalah demonstrasi terbesar yang digelar, sejak terjadi gelombang kerusuhan yang menewaskan lebih dari 120 orang pada tahun 2017. Saat itu, banyak warga menjarah toko-toko makanan di tengah inflasi yang melambung sangat tinggi. Mata uang Bolivar ambruk nilainya hampir tidak berharga. Nilai US$1 kini bisa setara lebih dari 6,3 juta Bolivar (sekali lagi: itu untuk hanya satu dolar AS, yang setara paling mahal Rp14.500).

Krisis politik dan ekonomi semakin tidak terkendali setelah pemilu yang digelar 20 Mei 2018n dimenangkan Nicolas Maduro, tapi diboikot kelompok oposisi. Sejak saat itu, tensi politik tambah mendidih dan puncaknya demo besar-besaran pada Rabu lalu yang dimotori kelompok oposisi.

Di tengah kerumunan massa demonstran di Caracas, Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Gerardo Guaid Mrquez menyatakan: "Saya bersumpah untuk secara resmi menyatakan sebagai sebagai penjabat presiden."

Pernyataan Guaido langsung direspon positif Presiden AS Donald Trump. "Hari ini saya dengan resmi mengakui Ketua DPR Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela," kata Trump.

Keputusan AS ini diikuti Kanada, Brazil, Kolombia dan sejumlah negara lain. Maduro langsung membalas dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan AS dan mengharuskan semua pegawai Kedutaan Besar AS meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam.

Maduro menuduh AS sedang menjalankan operasi pengambilalihan kekuasaan (kudeta) di negaranya.

Seperti diketahui, sejak lama AS secara sistematis berusaha menumbangkan pemerintahan Caracas. Mereka bekerja secara terorganisir lewat Central Intelligence Agency (CIA). Operasi-operasi rahasia untuk mendestabiliasi Venezuela dijalankan sejak pemerintahan terdahulu, semasa Hugo Chaves yang berhaluan sosialis.

Chaves, mantan Kapten Angkatan Darat Venezuela merebut kekuasan lewat kudeta yang dipimpinnya. Sejak itu, Chaves berkuasa selama bertahun-tahun, hingga dipaksa lengser. Ia kemudian digantikan Maduro, yang sehaluan. [voa/lat]

Let's block ads! (Why?)