INILAHCOM, Kabul--Ketegangan baru diperkirakan bakal meningkat di Afghanistan setelah Presiden Ashraf Ghani memecat seorang wakil Pemimpin Eksekutif Afghanistan, Abdullah Abdullah dari jabatannya.
Kantor Ghani, seperti dilaporkan VOA, Jumat (25/1/2019), mengatakan, Haji Mohammad Mohaqiq diberhentikan berdasarkan pasal dari konstitusi yang memberi presiden wewenang untuk mempekerjakan atau memecat pejabat pemerintah.
Namun, Abdullah menyebut pemecatan itu "bertentangan dengan perjanjian politik" yang mengarah pada pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pada tahun 2014.
"Dalam fase bersejarah yang sensitif ini, keputusan sepihak apa pun yang bertentangan dengan aspirasi Pemerintah Persatuan Nasional akan melemahkan semangat NUG, kerja sama dan akan memicu ketidakstabilan," bunyi pernyataan Abdullah.
Afghanistan sedang mempersiapkan pemilihan presiden akhir tahun ini. Berbarengan dengan itu tim AS dan Taliban berencana melakukan perundingan kembali untuk mencari peta jalan guna mengakhiri perang selama 18 tahun yang tampaknya semakin serius.
Taliban sejauh ini menolak untuk berunding langsung dengan rezim Kabul. AS dan negara-negara regional lainnya menekan kelompok tersebut untuk terlibat dengan pemerintahan Afghanistan saat ini. Ketegangan dalam Pemerintah Persatuan itu bisa makin memperumit situasi.
NUG dibentuk, setelah pemilihan presiden terakhir pada tahun 2014 mengakibatkan krisis politik yang serius. Baik Ghani dan Abdullah sama-sama mengklaim menang dan menuduhkan penipuan besar-besaran dalam penghitungan suara. Mantan Menlu AS John Kerry sebelumnya membantu merundingkan kesepakatan antara kedua belah pihak. [voa/lat]
Baca Kelanjutan Ketegangan Baru Politik di Afghanistan : http://bit.ly/2MwRuWYBagikan Berita Ini
0 Response to "Ketegangan Baru Politik di Afghanistan"
Posting Komentar