Thailand Cabut Larangan Kampanye Politik

INILAHCOM, Bangkok--Pemerintah militer Thailand mengatakan partai politik bebas untuk memulai kampanye menjelang pemilihan yang ditunggu-tunggu pada 24 Februari. Demikian laporan yang dikutip dari BBC, Selasa (11/12/2018).

Pengumuman itu mengakhiri larangan kampanye politik yang diterapkan ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta empat tahun lalu.

Pihak militer selalu bersikeras bahwa pihaknya berniat memulihkan demokrasi di Thailand.Tetapi tanggal pemilihan telah ditunda berulang kali.

Militer mengambil alih kekuasaan di Thailand pada tahun 2014, menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan partai Pheu Thai yang sangat populer.

Mereka kemudian menyusun sebuah konstitusi baru dan mengubah sistem pemilu, yang disetujui oleh publik dalam referendum pada tahun 2017.

Konstitusi itu secara efektif memastikan bahwa setelah pemilihan, militer akan tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam politik.

Militer dapat menunjuk senat, yang pada gilirannya akan membantu memilih perdana menteri berikutnya.

Militer Thailand memiliki sejarah ikut campur dalam politik dan telah merebut kekuasaan 12 kali sejak monarki absolut berakhir dan dikenalkannya konstitusi pertama pada tahun 1932.

Mereka berjanji tidak akan melakukan intervensi atas pemilihan berikutnya, tetapi telah menunda pelaksanaanya beberapa kali.

Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan sistem pemilihan baru telah disusun dengan cara yang jelas merugikan Pheu Thai, partai terkuat di negara itu selama dua dekade.

Partai itu terkait erat dengan pemimpin sebelumnya yang terguling, Thaksin Shinawatra, yang tinggal di pengasingan setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi. [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)