Denuklirisasi di Semenanjung Korea Terancam

INILAHCOM, Jakarta--Denuklirisasi di Semenanjung Korea terancam gagal setelah Korea Utara marah besar atas langkah AS menerapkan sanksi baru terhadap tiga pejabat mereka.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara, seperti dikutip kantor berita resmi negara itu, KCNA, menyebut sanksi baru yang diberlakukan oleh AS itu sebagai "salah kalkulasi terbesar negara itu yang akan memblokir jalan menuju denuklirisasi selamanya." Demikian laporan BBC, Senin (17/12/2018).

AS berjanji memberikan sanksi kepada tangan kanan Kim Jong-un, Choe Ryong-hae, dan dua orang lainnya, yaitu Menteri Keamanan Jong Kyong-thaek dan pejabat propaganda Pak Kwang-ho.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino mengatakan: "Pelanggaran HAM di Korea Utara masih termasuk yang terburuk di dunia, seperti adanya kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi secara paksa, serta masalah kekerasan seksual."

Sanksi itu diberlakukan setelah adanya laporan yang menemukan bukti adanya penyensoran dan pembatasan di media Korea Utara. Laporan-laporan itu juga menyebutkan Korea Utara melakukan pelacakan siaran radio, memenjarakan warganya, bahkan dihukum mati karena "menonton film asing".

Namun tanggapan yang muncul dari Korea Utara justru membahayakan untuk membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir. [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)