Presiden Myanmar Htin Kyaw Mengundurkan Diri

INILAHCOM, Naypyidaw - Kantor Kepresidenan Myanmar mengumumkan bahwa Presiden Htin Kyaw telah mengundurkan diri dari jabatannya, namun tidak memberikan alasan di balik pengunduran dirinya tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir ada kekhawatiran yang berkembang tentang kesehatan pria berumur 71 tahun ini, setelah ia mulai sakit-sakitan dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan.

Htin Kyaw dilantik sebagai Presiden Myanmar pada 2016 setelah pemilihan umum bersejarah yang mengakhiri kepemimpinan militer selama puluhan tahun.

Meski memegang jabatan Presiden, Htin Kyaw sejatinya adalah pemimpin seremonial. Adapun Aung San Suu Kyi bertindak sebagai penguasa de facto Myanmar.

Pernyataan yang diunggah di laman Facebook Kepresidenan Myanmar menyebutkan bahwa Htin Kyaw ingin 'beristirahat dari tugas dan tanggung jawab saat ini'.

Wakil Presiden Myint Swe, yang merupakan seorang mantan jenderal, sementara akan menggantikan posisi Htin Kyaw hingga presiden baru dipilih dalam tujuh hari, sebut pernyataan di laman media sosial itu.

Aung San Suu Kyi, yang dipenjara selama bertahun-tahun di bawah junta militer, dilarang menduduki jabatan sebagai Presiden. Pasalnya, satu klausul dalam undang-undang dasar negara itu menyatakan bahwa warga yang memiliki anak dengan kewarganegaraan asing tidak dapat menjadi Presiden.

Suu Kyi sendiri memiliki dua orang anak dari mendiang suaminya yang berkebangsaan Inggris.

Htin Kyaw adalah teman masa kecil Suu Kyi sekaligus penasihat lamanya dan terkadang menjadi sopirnya. Dia dikenal sebagai sosok pendiam dan bisa diandalkan, serta menjadi seseorang yang sepenuhnya dipercaya Suu Kyi.

Terganggu oleh krisis Rakhine

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memperoleh kemenangan telak dalam pemilihan presiden yang diadakan pada bulan November 2015. Tapi, kepemimpinan Suu Kyi mengalami berbagai masalah sejak partainya berkuasa, yang paling menonjol adalah krisis di negara bagian Rakhine.

Puluhan ribu warga minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan mengungsi akibat tindakan keras militer yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi.

Pemerintah mengatakan pihaknya menargetkan kelompok militan, namun skala operasi tersebut menggiring tudingan bahwa hal tersebut dapat disetarakan dengan aksi genosida.

Peristiwa terkait Rohingya juga dipandang menjadi faktor menurunnya popularitas global Suu Kyi, dan dia semakin dikucilkan oleh para mantan sekutu internasionalnya.

Bahkan beredar seruan agar Nobel Perdamaian yang pernah dia raih untuk dicabut karena Suu Kyi dianggap 'berdiam diri' dan terkesan membiarkan 'pembersihan etnik' terhadap warga Muslim Rohingya.

Di luar Nobel Perdamaian, beberapa penghargaan untuk Suu Kyi sudah dicabut atau dibatalkan. [bbc/ikh]

Let's block ads! (Why?)