Ahli HAM PBB Sesalkan Sanksi AS Terhadap Venezuela

INILAHCOM, Jenewa - Seorang ahli hak asasi manusia PBB menyampaikan keprihatinan besar, setelah AS menjatuhkan sanksi atas perusahaan minyak milik negara Venezuela.

"Saya sangat prihatin saat mendengar laporan bahwa sanksi ini bertujuan mengubah pemerintah Venezuela," kata Rapporteur Khusus PBB Idriss Jazairy dalam satu pernyataan tertulis.

Dia mengatakan sanksi tersebut dapat memicu krisis kesehatan.

"Sanksi yang dapat mengarah kepada kelaparan dan kekurangan medis bukan jawaban bagi krisis di Venezuela," ujar Jazairy.

Dia menyatakan krisis di Venezuela takkan bisa diselesaikan dengan sanksi.

"Memicu krisis kemanusiaan dan ekonomi bukan landasan bagi penyelesaian sengketa secara damai," kata Jazairy, sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu.

Jazairy menyerukan pemberian kasih sayang buat rakyat Venezuela. Dia juga menyeru masyarakat internasional agar terlibat dalam dialog konstruktif dengan Venezuela guna menyelesaikan masalah itu.

Awal pekan ini, AS menjatuhkan sanksi atas perusahaan minyak milik negara di Venezuela, PDVSA, dan perusahaan cabangnya di AS, Citgo, untuk menekan Presiden Nicolas Maduro agar mundur dari jabatan.

Negara Amerika Selatan tersebut telah diguncang protes sejak 10 Januari lalu, ketika Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan umum yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika pemimpin oposisi Juan Guaido mengumumkan dirinya sebagai Penjabat Presiden pada 23 Januari 2019.

Di antara negara yang mengakui pengumuman Guaido adalah AS, Brasil, Argentina, Kanada, Chila, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Panama, dan Paraguay.

Bolivia dan Meksiko terus mengakui Maduro. Rusia, China, dan Iran juga mendukung Maduro, demikian pula dengan Turki.

Negara besar di Eropa --Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol-- menyeru Maduro agar mengumumkan pemilihan umum baru guna meredakan krisis.

Let's block ads! (Why?)