Taliban Tuntut Konstitusi Baru bagi Afghanistan

INILAHCOM, Moskow--Kelompok Taliban menuntut disusunnya UUD baru bagi Afghanistan dan menjanjikan "sistem pemerintahan Islam yang inklusif" di negara yang dikoyak perang itu, lapor AFP seperti dikutip dari VOA, Rabu (6/2/2019).

Tuntutan ini diajukan dalam pertemuan dengan para politisi Afghanistan di Moskow, Rusia, Selasa (5/2/2019), tapi wakil-wakil pemerintahan di Kabul tidak diajak dalam pertemuan itu.

Tuntutan Taliban itu, yang diungkapkan dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin Afghanistan, dikeluarkan satu minggu setelah Taliban mengadakan perundingan dengan AS di Qatar untuk mengusahakan diakhirinya perang yang telah berlangsung 17 tahun itu.

Perundingan di Qatar dan Moskow itu tidak mengikutkan wakil-wakil pemerintahan di Kabul, dan Presiden Ashraf Ghani tampaknya semakin dipinggirkan dalam perundingan penting bagi perdamaian di negara itu.

Pertemuan di Moskow itu mempertemukan wakil-wakil Taliban dan Afghanistan yang bermusuhan, termasuk mantan presiden Hamid Karzai, untuk membahas masa depan Afghanistan.

"Undang-Undang Dasar Afghanistan yang sekarang ini tidak sah, karena diimpor dari Barat, dan merupakan perintang bagi perdamaian," kata Sher Mohammad Stanikzai, ketua delegasi Taliban, dalam pertemuan di sebuah hotel di Moskow.

Pendukung Ghani di Washington berkeras bahwa proses perdamaian itu harus dipimpin oleh pemerintah Afghanistan, dan usaha AS berunding dengan Taliban adalah untuk mendorong mereka supaya mau berunding dengan pemerintah di Kabul.

Tapi perundingan enam hari yang diadakan di Qatar bulan lalu justru meningkatkan ketakutan pemerintah Afghanistan bahwa AS akan menarik pasukannya sebelum perdamaian bisa dicapai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan.

Ashraf Ghani berulang kali mengatakan semua faksi di Afghanistan harus sepakat untuk menghentikan permusuhan dan penarikan pasukan asing, tapi menekankan bahwa ia "tidak akan menyerah" kalaupun dicapai perjanjian damai antara AS dan Taliban.

Taliban menganggap Ashraf Ghani dan pemerintahannya sebagai boneka AS dan tidak mau berunding dengan mereka.

Stanikzai mengatakan, Taliban yang berkuasa di Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001 tidak menghendaki "monopoli kekuasaan" dan berjanji akan menjalankan "sistem pemerintahan Islam yang inklusif."

Taliban juga berjanji akan memusnahkan ladang-ladang tanaman candu dan mencegah jatuhnya korban sipil dalam konflik yang telah menewaskan dan mencederai ratusan ribu orang.

Pertemuan di Moskow itu dihadiri dua orang wakil kelompok perempuan. Taliban yang dulu menutup semua sekolah bagi perempuan dan melarang perempuan bekerja, kini mengisyaratkan akan melonggarkan peraturan dalam hukum syariah.

"Saya kira semua pihak sudah siap untuk berkompromi," kata Muhammad Ghulam Jalal, kepala kelompok diaspora Afghanistan yang menjadi ketua panitia pertemuan itu.

Tapi foto-foto yang menunjukkan Hamid Karzai dan tokoh Afghanistan lainnya sedang bersembahyang dan makan malam bersama Taliban telah membuat marah para pejabat di Kabul.

Taliban dan AS akan mengadakan perundingan damai berikutnya di Qatar tanggal 25 Februari mendatang. [voa/lat]

Let's block ads! (Why?)