Parlemen Irak Pilih Presiden Baru

INILAHCOM, Baghdad--setelah timbul persengketaan antara dua partai utama Kurdi sempat menunda proses pemungutan suara dan pada akhirnya memaksa mereka memilih di antara 20 calon.

Berdasarkan kesepakatan tidak resmi sejak invasi pimpinan AS tahun 2003, kursi kepresidenan yang umumnya hanya posisi seremonial, dipegang oleh seorang Kurdi, sementara perdana menteri oleh seorang Syiah dan ketua parlemen oleh seorang Sunni.

Hamid al-Moussawi, anggota parlemen dari kelompok Syiah, mengatakan, pemungutan suara presiden seharusnya dilangsungkan Senin (1/10/2018), namun ditunda hampir 24 jam setelah Partai Demokrasi Kurdistan (KDP) dan Serikat Patriotik Kurdistan (PUK) tidak bisa memilih seorang calon yang disetujui kedua pihak.

Ketua parlemen akhirnya memutuskan untuk memilih dari 20 calon melalui pemungutan suara.

Calon dari KDP adalah Fuad Hussein, yang pernah menjabat sebagai kepala staf bagi mantan presiden wilayah semi-otonomi Kurdistan Irak, Masoud Barzani, sementara calon PUK adalah politisi berpengalaman Barham Salih.

Irak melangsungkan pemilu parlemen Mei lalu. Presiden baru memiliki waktu 15 hari untuk menugaskan koalisi parlemen terbesar untuk membentuk pemerintahan baru. Perdana menteri yang ditunjuk akan diberi waktu 30 hari untuk mengajukan calon-calon anggota kabinetnya ke parlemen. [voa/lat]

Let's block ads! (Why?)