Suu Kyi di Mata Parlemen Kanada

INILAHCOM, Ottawa--Anggota parlemen Kanada sepakat untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Mosi itu merupakan tanggapan atas kegagalannya menghentikan persekusi kelompok minoritas Rohingya di negaranya. Demikian laporan yang dikutip dari BBC, Jumat (28/9/2018).

Suu Kyi dianugerahkan Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas usahanya membawa demokrasi ke Myanmar--juga dikenal sebagai Burma--yang saat itu berada di bawah kekuasaan militer.

Sebuah laporan PBB bulan lalu mengatakan para pemimpin militer Myanmar harus diselidiki atas genosida terhadap kaum Rohingya.

Setidaknya 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari kekerasan di negara itu dalam 12 bulan terakhir.

Langkah anggota parlemen di House of Commons ini dilakukan sehari setelah Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa parlemen sedang mempertimbangkan kembali apakah Suu Kyi masih pantas mendapatkan status warga negara kehormatan.

Namun Trudeau juga mengatakan langkah itu tidak akan mengakhiri penderitaan ratusan ribu orang Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar yang mayoritasnya beragama Buddha.

Pada tahun 2007 Kanada memberikan kewarganegaraan kehormatan kepada Suu Kyi, satu dari hanya enam orang yang dianugerahkan.

Kewarganegaraan kehormatan diberikan di Kanada berdasarkan keputusan bersama kedua majelis parlemen. Pejabat Kanada mengatakan kepada Reuters bahwa cara yang sama dilakukan untuk secara resmi menghapusnya.

Langkah selanjutnya tidak segera jelas, anggota parlemen Liberal Andrew Leslie mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis setelah anggota parlemen meloloskan mosi tersebut.

"Sekarang mesin pemerintah baru akan benar-benar menyusun rincian tentang apa yang secara khusus diperlukan untuk diterapkan," katanya.

Awal bulan ini, House of Commons dengan suara bulat membuat mosi untuk mengakui kejahatan terhadap Rohingya sebagai tindakan genosida.

Pada 2015, Suu Kyi menjadi Penasihat Negara Myanmar, kepala administrasi sipil de facto negara itu, setelah Myanmar mengadopsi demokrasi.

Sejak tahun lalu, setidaknya 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar setelah militer melancarkan operasi brutal sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan Rohingya.

Suu Kyi telah menghadapi tekanan internasional untuk mengutuk dugaan tindakan brutal tentara Myanmar. Namun, dia menolak melakukannya.

Terakhir kali dia berbicara kepada BBC pada April 2017, dia berkata: "Saya kira tidak ada pembersihan etnis yang terjadi. Saya pikir pembersihan etnis adalah kata yang terlalu kuat untuk digunakan atas apa yang terjadi." [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)