Pejabat Gedung Putih Gagalkan Agenda Trump

INILAHCOM, Washington DC--Seorang pejabat penting dalam pemerintahan Donald Trump mengatakan ada sejumlah pejabat pemerintahan AS bekerja untuk menggagalkan sebagian dari agenda Presiden Trump, untuk melindungi negara itu dari "kemerosotan terburuk".

Pejabat yang identitasnya disembunyikan itu menyebutkan hal itu dalam sebuah artikel opini di New York Times. Demikian BBC, Kamis (6/9/2018).

Ia menyebut, Presiden Trump yang impulsif dan tak memiliki "moralitas" menyebabkan banyak keputusan diambil secara sembarangan dan ceroboh.

Di sisi lain, Presiden Trump menyebut penulis anonim itu "tak bernyali" dan menuding surat kabar terkenal itu sebagai 'abal-abal.'

Sekretaris pers Gedung Putih mengatakan penulis misterius itu adalah seorang 'pengecut' yang harus berhenti dari jabatannya.

Namun The Times menjawab melalui sebuah pernyataan: "Kami sangat bangga telah menerbitkan artikel ini, yang secara signifikan meningkatkan pemahaman publik tentang apa yang terjadi dalam pemerintahan Trump."

Tulisan opini itu muncul sehari setelah beredarnya sejumlah kutipan dari buku terbaru wartawan terkenal Bob Woodward tentang Trump, yang menyatakan bahwa para pejabat puncak Gedung Putih terlibat dalam "kudeta administratif" untuk melindungi negara dari (kebijakan berbahaya) presiden.

Tindakan para pejabat itu antara lain, mengambil dokumen-dokumen penting (rancangan kebijakan berbahaya) dari meja presiden sebelum Donald Trump berkesempatan menandatanganinya.

Penulis itu mengatakan bahwa dia bukan seorang agen kalangan liberal. Dia justru setuju dengan banyak tujuan kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah, tetapi tujuan-tujuan kebijakan tersebut tercapai kendati tanpa--dan bukan karena--presiden.

Berbagai hal diungkap dalam tulisan itu, antara lain, rapat-rapat yang berantakan, sikap yang sembarangan dan grusa-grusu', ketidakmampuan berpegang pada keputusan yang sudah diambil, antipati terhadap pers bebas dan naluri "anti-demokrasi".

Penulis itu menyebut adanya "presidensi dua jalur", di mana sejumlah langkah presiden - seperti sikapnya yang cenderung ramah terhadap para "otokrat dan diktator", termasuk Kim Jong-un dan Vladimir Putin - dibatasi dan diluruskan oleh "orang-orang dewasa di sana".

Terlebih lagi, penulis itu menyebut, sejumlah pejabat telah berbisik-bisik tentang upaya mengaktifkan Amandemen ke-25, ketentuan konstitusional yang memungkinkan wakil presiden dan mayoritas menteri kabinet, melakukan pemungutan suara untuk mengganti seorang presiden yang "tidak dapat menjalankan tugas dan kekuasaan sebagaimana yang ditentukan".

Namun, sampai saat ini, manuver semacam itu lebih merupakan wacana politik di AS dan sekadar mimpi lawan-lawan Trump.

"Tidak seorang pun mengharapkan terjadinya krisis konstitusi," tulis sang pejabat. "Jadi kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk mengarahkan pemerintahan ke arah yang benar sampai semua ini berakhir dengan cara apa pun." [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)