AS: Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya

INILAHCOM, Washington DC - Pemerintah AS secara resmi mengeluarkan deklarasi bahwa aksi kekerasan terhadap Kaum Muslim Rohingya di Myanmar adalah bentuk 'Pemusnahan Etnis', Rabu (22/11/2017).

Kantor berita Associated Press mengabarkan hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson. "Setelah melalui analisa atas beberapa fakta yang ada, maka situasi di Provinsi Rakhine itu jelas-jelas merupakan tindakan pemusnahan etnis terhadap warga Rohingya," kata Tillerson dalam pernyataan resminya.

Tillerson menambahkan, karena itu, pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus bertanggung jawab. Pemerintah AS, menurutnya, akan melakukan investigasi menyeluruh dan menuntut keadilan lewat proses hukum AS, termasuk memberikan sanksi.

Tekanan Kongres agar pemerintah AS mengambil tindakan terhadap Pemerintah Myanmar semakin meningkat. Awal bulan ini, Kongres meloloskan resolusi yang mengutuk ''Pemusnahan etnis lewat serangkaian pembunuhan dan kekejaman terhadap warga sipil. Kongres juga menerapkan sanksi terhadap pelanggar hak asasi manusia, termasuk para pemimpin militer dan pihak keamanan Myanmar.

Tercatat 600 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Myanmar menuju perbatasan Bangladesh. Krisis kemanusiaan itu dimulai bulan Agustus lalu, tatkala pemberontak Rohingya menyerang pos-pos keamanan Myanmar. Serangan itu diikuti dengan aksi balasan yang dilakukan para serdadu Myanmar dan para biksu Budha yang membunuh kaum lelaki dan memperkosa kaum hawa Rohingya, serta membakar kediaman mereka agar kabur dari Myanmar.

Sejumlah organisasi HAM internasional menuduh pihak militer Myanmar berperan penting mengusir warga Rohingya yang pernah tercatat 1 juta penduduk. Mayoritas pemeluk agama Budha yakin bahwa kaum Rohingya bermigrasi ke Myanmar dari Bangladesh, namun pada kenyataannya, banyak keluarga Rohingya yang telah berdiam di Myanmar dalam beberapa generasi. Pada 1982, kewarganegaraan Rohingya dilucuti, sehingga mereka dianggap stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Awal tahun ini, AS menghentikan kerjasama militer dengan Myanmar. AS juga membekukan pemberian visa bagi para militer Myanmar, terutama para pejabat tinggi militer yang terlibat dalam operasi pembersihan etnis di Provinsi Rakhine.

Let's block ads! (Why?)