AS Resmi Stop Bantuan ke Palestina

INILAHCOM, Washington DC--AS secara resmi menghentikan seluruh bantuan dana untuk warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Kebijakan itu diambil pemerintah AS sebagai bagian dari penerapan undang-undang antiterorisme yang baru.

Alokasi anggaran tahunan untuk program keamanan warga Palestina senilai lebih dari US$60 juta (Rp836 miliar) telah ditutup.

Meski Israel mendukung pemotongan anggaran bantuan AS untuk Palestina yang sebelumnya lebih dulu diputuskan, sejumlah pejabat menyatakan kekhawatiran mereka atas kebijakan ini.

Muncul prediksi bahwa kerja sama AS dengan angkatan bersenjata Israel, yang selama ini relatif menjaga ketenangan di Tepi Barat, dapat terdampak.

Beleid antiterorisme (ACTA) yang disahkan Kongres dan diteken Presiden AS Donald Trump tahun 2018 kini sudah wajib diterapkan.

Undang-Undang ini memungkinkan AS menuntut para pihak yang menerima dana bantuan luar negeri mereka ke pengadilan atas dugaan keterlibatan dalam peperangan.

Diplomat senior Palestina, Saeb Erekat, menyebut Otoritas Nasional Palestina (PA) telah bersurat kepada AS agar menghentikan bantuan itu karena khawatir digugatan hukum di kemudian hari.

"Kami tak ingin menerima uang apapun jika itu dapat menyeret kami ke pengadilan," kata Erekat.

PA membantah tuduhan Israel bahwa penghentian bantuan itu dapat memicu serangan kelompok militan.

"Kami tidak bersiasat apapun. AS telah mengambil keputusan, tapi kami akan tetap berpartisipasi dalam penanggulangan aksi terorisme di kawasan ini," ujar Erekat.

Meski ada lubang besar dalam anggaran mereka, PA yakin penghentian bantuan dana dari AS tidak adakan berdampak pada tugas keamanan yang mereka jalankan.

"Atas permintaan PA, kami mengurangi proyek dan program di Tepi Barat dan Gaza yang dibiayai dana bantuan lembaga tertentu seperti dipaparkan dalam ACTA," kata seorang pejabat tinggi AS kepada BBC.

"Seluruh dana bantuan USAID untuk Tepi Barat dan Gaza telah dihentikan."

Belum ada kepastikan berapa lama penghentian itu akan berlaku. Namun otoritas Palestina menyebut tidak ada langkah yang diambil untuk menutup misi USAID di Palestina.

Tidak ada pula keputusan yang ditetapkan terhadap para staf kedutaan AS di Yerusalem.

Tahun 2018, Washington memotong bantuan senilai miliaran dolar AS untuk Palestina, termasuk dana kemanusiaan untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang disediakan USAID.

Langkah AS ini dianggap sebagai strategi menekan otoritas Palestina untuk memulai perundingan damai dengan Israel dan bersinergi dengan Gedung Putih jelang pengumuman rencana perdamaian Timur Tengah.

Pemerintahan AS di bawah Donald Trump sebelumnya juga menghentikan dana bantuan untuk badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA). AS tercatat sebagai negara donor terbesar untuk UNRWA, menyumbang lebih dari US$360 juta (Rp5 triliun) pada 2017.

Baru-baru ini, program beasiswa yang diberikan AS untuk para pelajar Palestina juga dihentikan sementara. Ratusan warga Palestina dan pekerja asing pada proyek yang dibiayai AS juga kehilangan pekerjaan. [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)