UU Bangsa Yahudi Diprotes Warga Arab Israel

INILAHCOM, Yerusalem--Para penduduk Israel dari komunitas Arab mengecam pengesahan undang-undang baru yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi saja yang berhak menentukan nasib sendiri di negara itu. BBC melaporkan, Kamis (19/7/2018).

Pada intinya, undang-undang 'negara bangsa Yahudi' yang disahkan pada Rabu malam (18/7/2018) menyatakan bahwa "Israel adalah tanah air bangsa Yahudi yang bersejarah sehingga mereka punya hak eksklusif menentukan nasib sendiri di dalamnya".

Sebagai dampaknya, UU tersebut mencabut bahasa Arab dari daftar bahasa resmi dan menegaskan bahwa Yerusalem yang "utuh dan bersatu" sebagai ibu kota Israel.

Sontak pengesahan UU tersebut mendapat kecaman di dalam Israel sendiri. Jumlah warga Arab--banyak di antara mereka keturunan Palestina--di Israel mencapai sekitar 20% dari total penduduk sembilan juta jiwa.

Di antara mereka yang bersuara lantang adalah para anggota parlemen Israel yang berasal dari keluarga Arab. Dengan UU baru, mereka pada umumnya merasa status mereka sebagai warga negara diturunkan.

"Undang-undang kebangsaan ini merupakan kejahatan berlatar belakang kebencian terhadap warga negara Arab, terhadap minoritas Arab, dengan pasal-pasal rasis -- khususnya tentang permukiman Yahudi, dan pasal-pasal tentang penurunan status bahasa Arab," tegas Ahmaed Tibi, salah seorang anggota parlemen dari minoritas Arab.

Sejumlah anggota parlemen dari kubu oposisi menyebut UU tersebut diskriminatif dan memecah belah.

Politikus kondang, Aida Touma-Sliman, menamakan UU ini sebagai permulaan dari apartheid di Israel.

"Apa yang sebelumnya menjadi semacam kebijakan de facto yang mendiskriminasikan kita dan tidak menempatkan kita sebagai warga negara yang setara, mulai sekarang sudah masuk dalam undang-undang dan peraturan konstitusional di Israel bahwa kita memang tidak setara," tegas Aida Touma-Sliman.

"Dan, jika sebelumnya kita dapat menggugat jika mengalami diskriminasi atau ada kebijakan diskriminatif ke Mahkamah Agung, maka mulai sekarang kebijakan itu sudah menjadi peraturan. Itulah situasinya. Ini sebenarnya adalah permulaan atau deklarasi rezim apartheid di Israel," tambah politikus Israel keturunan Arab itu.

Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pemberlakuan UU baru itu sebagai "momen menentukan" dalam sejarah Israel.

"Israel adalah bangsa negara orang-orang Yahudi, dan menghormati hak-hak semua warga negaranya," katanya.

Kendati demikian, UU yang didukung oleh 62 anggota parlemen dan ditolak oleh 55 anggota itu berpotensi mengucilkan lebih lanjut minoritas Arab yang sudah lama merasa mengalami diskriminasi.

Hak warga keturunan Arab sama dengan warga Yahudi, namun sejak lama mereka mengeluh diperlakukan sebagai warga kelas dua dan didiskriminasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Isi UU tersebut

Dinamakan Hukum Dasar: Israel sebagai Negara Kebangsaan Orang Yahudi, hukum ini pada dasarnya mengartikan Israel pertama-tama dan terutama sebagai negara Yahudi.

Di antara 11 provinsinya, peraturan ini menggambarkan Israel sebagai "rumah kebangsaan orang Yahudi" dan menyatakan hak untuk menerapkan keinginan diri bangsa yang "khusus bagi orang Yahudi".

Hal ini juga menegaskan kembali status Yeruselam di bawah hukum Israel, yang mengartikan kota--yang sebagian dinyatakan pihak Palestina sebagai ibu kota negara masa depan--sebagai "lengkap dan bersatu... ibu kota Israel".

Secara kontroversial, UU tersebut menyebut secar khusus Ibrani dengan "bahasa negara", yang berarti menempatkannya di atas bahasa Arab. Padahal selama puluhan tahun bahasa Arab diperlakukan sebagai bahasa resmi, bersama-sama dengan Ibrani.

UU tersebut mengakui "status khusus" bahasa Arab dan menyatakan posisinya tidak akan terganggu begitu peraturan ini berlaku.

Pada salah satu pasalnya, UU ini menekankan pentingnya "pembangunan permukiman Yahudi sebagai sebuah nilai kebangsaan", meskipun tidak jelas apakah ini juga mengacu kepada permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel. [bbc/lat]

Let's block ads! (Why?)