Irak Diminta Umumkan Jumlah Fasilitas Penahanan

INILAHCOM, New York--Human Rights Watch menyerukan kepada pemerintah Irak untuk mengumumkan jumlah fasilitas penahanan yang dimiliki dan tidak menahan tersangka tanpa memberitahu keluarganya VOA melaporkan, Senin (23/7/2018).

Kelompok HAM yang berkantor di New York itu mengatakan dalam suatu laporan bahwa Dinas Keamanan Nasional Irak NSS, yang berada di bawah Perdana Menteri Haider Al-Abadi, mengelola sejumlah fasilitas penahanan di kota Mosul. Ketika diberi akses ke NSS pada 4 Juli, diketahui bahwa NSS menahan 427 tersangka terkait ISIS.

Human Rights Watch mengatakan NSS pertama-tama membantah bahwa pihaknya mengelola sejumlah pusat penahanan, tetapi kemudian mengakui hal itu.

"Pejabat Dinas Keamanan Nasional di Baghdad memberitahu kami bahwa dinas intelijen itu tidak memiliki wewenang untuk menahan tersangka, tetapi mengubah pernyataan itu ketika kami dapat menemui sendiri para tahanan," ujar Lama Fakih, Wakil Direktur Human Rights Watch Untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

Ditambahkannya, "Baghdad perlu mengklarifikasi secara terbuka, otoritas mana yang berhak menahan dan menginterogasi tersangka," ujar Fakih dalam pernyataannya.

Seorang pejabat NSS mengatakan para tahanan sebelumnya ditahan di sebuah rumah sebelum gedung penjara yang baru dibangun pasca "tekanan dari Baghdad."

Human Rights Watch mengatakan fasilitas di Mosul itu bersih dan ber-AC, tetapi sangat padat. [voa/lat]

Let's block ads! (Why?)