Mahathir: Bebaskan Anwar Agar Bisa Jadi PM

INILAHCOM, Kuala Lumpur - Bekas PM Malaysia, Dr. Mahathir Mohammad meminta Pemerintah Malaysia untuk membebaskan Anwar Ibrahim dari penjara agar dapat ikut pemilu pada 2018 nanti.

Dalam wawancaranya dengan The Guardian saat berkunjung ke London Kamis (6/7/2017), Mahathir menjelaskan, "Anwar Ibrahim menjadi korban dendam politik, dan pemerintah baru Malaysia perlu memberi ampunan agar dapat ikut ke kancah politik lagi," katanya.

Mahathir juga menambahkan bahwa Anwar Ibrahim, bekas Deputi PM Malaysia itu, mengalami perlakuan tak adil. Keputusan pengadilan, kata Mahathir, jelas-jelas dipengaruhi oleh Pemerintah baru Malaysia pimpinan PM Najib Razak.

Karena itu, pemerintahan baru Malaysia hendaknya bersedia membujuk Raja Yang Dipertuan Agong Sultan Muhammad V dari Negeri Kelantan untuk memberikan amnesti terhadap Anwar Ibrahim. "Sehingga Anwar Ibrahim dapat berpartisipasi dalam politik dan terpilih menjadi Perdana Menteri. Saya tidak keberatan akan hal itu," kata Mahathir.

Anwar Ibrahim, 69 kini menjalani hukuman penjara lima tahun dengan tuduhan melakukan sodomi. Anwar Ibrahim dipenjarakan oleh PM Mahathir Mohammad, pada tahun 1999 dan dicopot dari keanggotaan UMNO, dan kedudukannya sebagai Deputi Perdana Menteri Malaysia.

Salah satu kesalahan terbesarnya antara lain, mendukung keputusan Dana Moneter Internasional, IMF, memangkas belanja negara sebesar 18%, memotong gaji para menteri Malaysia, dan membatalkan sejumlah mega proyek. Padahal mega proyek itu merupakan paket strategi pembangunan Mahathir untuk membangun kembali perekonomian Malaysia, di tengah krisis ekonomi Asia yang berlangsung sejak 1997.

Dalam kesempatan itu, Mahathir Mohamad, yang kini berusia 91 tahun, mengakui bahwa ia berbuat kesalahan, "Karena tidak membiarkan Anwar menggantikan posisinya sebagai Perdana Menteri Malaysia," katanya. "Saya terlalu lama memegang kekuasaan dan memberi kesempatan kepada dua orang menggantikannya, ternyata malah mengecewakan," ujar Mahathir. Terutama Najib Razak. "Najib menjadi berita buruk bagi Malaysia. Sebagai perdana menteri, ia mencuri dana 1 miliar dolar, sebuah laku buruk yang tidak kami harapkan dari perdana menteri negara lain. Yang pasti bukan PM dari Malaysia," tutur Mahathir Mohamad.

Let's block ads! (Why?)