INILAHCOM, Doha - Pemerintah Qatar menuduh sejumlah negara Timur Tengah melanggar hukum internasional karena meretas sejumlah laman milik pemerintah Qatar dan menyebarkan informasi tidak benar.
The Washington Post mengabarkan Senin (17/7/2017), hal itu diungkap oleh seorang pejabat tinggi AS pekan lalu. Menurut pejabat tinggi tersebut, para menteri Uni Emirat Arab, UAE menggelar pertemuan pada 23 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut, para menteri UAE membicarakan rencana meretas situs pemerintah Qatar, dan situs linimasa, guna menanamkan berita-berita bohong, seolah diucapkan pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.
Hasilnya terlihat sehari kemudian. Qatar kemudian dihantam sejumlah berita palsu seolah-olah mereka mendukung Iran dan kelompok militan ISIS. Bahkan, Presiden Donald Trump menyebut Hamas dan Iran sebagai "Kekuatan Islam yang bakal berkuasa." Berita itulah yang menyebabkan Qatar dikucilkan oleh negara-negara Timur Tengah: UAE, Arab Saudi, Mesir dan Bahrain, yang menerapkan sanksi ekonomi dan boikot atas para diplomat Qatar pada 5 Juni 2017.
Departemen Penerangan Qatar menjelaskan, "Berita yang ditulis The Post menunjukkan keterlibatan UAE dan para pejabat seniornya untuk meretas Kantor Berita Qatar," bunyi pernyataan resminya. "Karena itu, kami minta agar FBI mengusut sumber pelaku kasus peretasan ini."
Sementara, Menteri Luar Negeri UAE, Anwar Gargash membantah berita yang dilansir The Post tersebut. "Cerita di harian The Washington Post tidak benar," kata Gargash saat memberi penjelasan tentang krisis Timur Tengah di Chatam House, Inggris.
Selanjutnya Gargash menguraikan kesalahan yang dilakukan Qatar. Termasuk janji Qatar untuk mengungkap nama 59 anggota kelompok militan yang kini berada di Qatar. "Para pejabat AS dan Eropa mengerti benar tentang sikap mendua Qatar," katanya.
Baca Kelanjutan UAE Dituding Retas Qatar dan Sebar Berita Palsu : http://ini.la/2391684Bagikan Berita Ini
0 Response to "UAE Dituding Retas Qatar dan Sebar Berita Palsu"
Posting Komentar