PBB Tekan Aung San Suu Kyi Terima Komisi PBB

INILAHCOM, Washington DC - Pemerintah AS minta Myanmar mengizinkan misi pencari fakta PBB menyelidiki kasus pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap pengungsi Rohingya.

Kantor berita Reuters melaporkan, permintaan itu diutarakan Dubes AS di PBB, Nikki Haley, Senin (10/7/2017). "Hal itu penting dilakukan Pemerintah Burma agar komisi PBB bisa menjalankan tugasnya," katanya. Seperti diketahui, Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva telah membentuk badan penyidik itu, Maret silam.

Namun Aung San Suu Kyi, pemimpin de fakto Pemerintahan Sipil Burma dan Menlu Burma menolak tuduhan itu dan menentang kehadiran Komisi PBB. "Pada 30 juni lalu, Pemerintah Myanmar menolak untuk mengizinkan Komisi PBB masuk ke Myanmar," tulis Reuters.

Menanggapi hal itu, Nikki Haley jadi berang. "Komunitas Internasional tidak bisa membiarkan kejadian di Burma. Kita harus saling membantu, dan meminta Pemerintah Myanmar bekerjasama dengan Komisi Pencari Fakta PBB," kata Nikki Haley.

Tercatat 75 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Negara Bagian Rakhine dan Bangladesh, setelah tentara Myanmar melancarkan operasi pembersihan, Oktober 2016. Operasi itu dilakukan setelah sejumlah pemberontak Rohingya melakukan serangan di perbatasan. Laporan PBB Februari lalu, mencatat para serdadu Myanmar terlibat dalam pembunuhan dan perkosaan massal dan upaya pembersihan etnis.

Diperkirakan, masih sekitar 1 juta warga Rohingya tinggal di wilayah Myanmar. Mereka adalah pendatang ilegal dari Bangladesh yang ditolak menjadi warga Myanmar, meski telah hidup selama beberapa puluh tahun. "Tidak seorang pun mengalami diskriminasi dan kekerasan karena latar belakang etnis dan kepercayaannya," tutur Nikki Haley.

Let's block ads! (Why?)